radarjawatimur.my.id, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi mencatatkan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,69 persen pada September 2026. Capaian tersebut menempatkan Banyuwangi sebagai daerah dengan inflasi terendah di Jawa Timur, sekaligus lebih rendah dibandingkan angka provinsi yang mencapai 3,33 persen dan nasional sebesar 3,28 persen.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai keberhasilan menjaga inflasi tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi lintas sektor tersebut dinilai mampu mempercepat langkah pengendalian, mulai dari memastikan ketersediaan barang, menjaga distribusi, hingga mempertahankan harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau.
Ipuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya tersebut. Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama secara berkesinambungan, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Untuk menjaga kestabilan harga, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara berkala mengadakan Forum High Level Meeting (HLM) bersama para pemangku kepentingan TPID. Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.
Pertemuan tersebut juga disertai kegiatan Capacity Building guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas kerja TPID. Forum menghadirkan sejumlah pemateri, yakni Zulfirman Basir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga bertugas sebagai asesor TPID Award, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta akademisi Universitas Jember sekaligus Sekretaris ISEI Jember, Dr. Yulia Indrawati.
Dalam kesempatan itu, Zulfirman turut memaparkan hasil penilaian kinerja pengendalian inflasi daerah. Banyuwangi diketahui berhasil menempati posisi keenam tingkat nasional pada 2025 untuk kategori Kabupaten/Kota IHK dengan nilai relatif keseluruhan sebesar 97,08 persen.
Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan koordinasi rutin melalui HLM maupun rapat koordinasi, serta kegiatan peningkatan kapasitas TPID. Kedua aspek tersebut bahkan memperoleh nilai maksimal dalam evaluasi.
Ipuk menegaskan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan koordinasi dan memperkuat kinerja TPID. Ia berharap setiap program yang dirancang tidak sekadar terlaksana, tetapi mampu memberikan hasil nyata yang dapat dievaluasi secara terukur.
Ke depan, strategi pengendalian inflasi akan difokuskan pada penerapan prinsip 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Pemkab Banyuwangi juga berencana memperkuat dukungan pendanaan melalui APBD serta meningkatkan koordinasi dengan Satgas Pangan.
Selain itu, berbagai inovasi pengendalian inflasi akan terus dikembangkan dengan target dan indikator yang jelas. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ipuk berharap upaya tersebut dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, sekaligus memastikan inflasi Banyuwangi tetap berada dalam rentang sasaran nasional. (red.ASM)



0 Komentar